TENTANG DPMPTSP

PROFIL DPMPTSP KABUPATEN KAPUAS

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan adanya pelayanan publik yang cepat, mudah murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas.

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan profesionalisme bagi Perangkat Daerah sebagaimana yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas melalui Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas serta Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perlimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perlimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok, DPMPTSP mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
  2. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
  3. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
  4. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
  5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  6. Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia;
  7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas merupakan suatu Perwujudan Pemberian Layanan Prima Kepada Masyarakat sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas kepada masyarakat dengan berdasarkan pada azas transparasi, akuntabilitas, kondisional dan partisipatip melalui program Pelayanan Prima BMW ( Biaya Transparan, Mudah Pelayanan dan Proses Waktu Cepat dan Tepat ).

 

MOTTO

“MELAYANI DENGAN HATI”

VISI

 Terwujudnya pelayanan perizinan yang profesional dalam rangka meningkatkan persaingan investasi global.

MISI

  1. Melayani perizinan secara terpadu dalam rangka peningkatan peluang usaha menjadi investasi rill.
  2. Memberikan akses dan proses pelayanan perizinan yang prima dengan menerapkan konsep good government.
  3. Memberikan layanan informasi perizinan, peluang investasi Kabupaten Kapuas bagi investor masyarakat, dunia usaha dan industri.