Kode Etik

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.
  2. Kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.
  3. Kode etik adalah norma atau aturan tertulis secara sistematik yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.
  4. Etika adalah sesuatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dimasyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk.
  5. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan tenaga kontrak dilingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.

Pasa 3

  1. Maksud dari aturan kode etik pegawai disusun agar pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas dalam melakukan pelayanan senantiasa mengacu kepada perilaku yang dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat, sopan, santun, kehormatan dan kredibilitas DPMPTSP kabupaten kapuas.
  2. Tujuan dari kode etik pegawai adalah menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan, mewujudkan DPMPTSP kabupaten kapuas yang good government dan clean government.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAPUAS

Pasal 4

Seluruh jajaran pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas melaksanakan nilai-nilai luhur sebagai berikut:

  1. Iman dan Taqwa yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan / kepercayaan yang dianutnya.
  2. Integritas yaitu keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur, objektif, disiplin, tegas, independen, dan konsisten dalam setiap ucapan, tindakan, perbuatan dan pengambilan keputusan, disiplin, serta tanggung jawab atas tugas yang diembanya.
  3. Professional yaitu bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetisinya, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas.
  4. Ikhlas yaitu bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendakan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.
  5. Kerjasama yaitu mampu bekerja dalam satu tim / kelompok untuk kepentingan dan kemajuan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.
  6. Transparan yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dievaluasi secara berkal dan terbuka untuk Stakeholdr.
  7. Empati yaitu berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan / atau mitra kerja.
  8. Inovasi yaitu kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk lainya.
  9. Produktifitas yaitu mampu bekerja keras dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, berorientasi terhadap hasil kerja, terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Pasal 5

Untuk dapat mewujudkan komitmen dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten kapuas terhadap stakholdernya pegawai DPMPTSP kabupaten kapuas harus memiliki etika perilaku sebagai berikut:

AEtika Terhadap Diri Sendiri yaitu setiap pegawai wajib:

  1. Menyadari bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada tuhan yang maha esa.
  2. Menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuah amanah untuk dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya.
  3. Melaksanakan tugas yang dipikulnya dangan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Menjaga dan atau mengangkat harkat, martabat, serta namabaik bangsa dan Negara Indonesia, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.
  5. mentaati semua peraturan hukum, ketentuan, dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan perannya.
  6. Mampu bekerja sama secara kelompok dalam suasana persaingan yang sehat.
  7. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan.
  8. Melaksanakan tugas dan wewenangyang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasih, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
  9. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif, dan tepat waktu.
  11. Mendokumentasikan hasil pelksanaan tugasnya.
  12. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan tugasnya.
  13. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan loyalitas kinerja organisasi.
  14. Patuh dan taat pada prosedur, standard operating procedure yang ditetapkan.
  15. Membangun kompetisi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

 

B. Etika Terhadap Atasan yaitu dalam bekerja dan berorganisasi, setiap pegawai wajib:

  1. Menghargai, menghormati, dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik.
  2. Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka, serta jujur kepada atasan.
  3. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam peroses pemecahan masalah / pengamilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun.
  4. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan.
  5. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan.
  6. Meminta dan atau menerima saran masukan, dan kritik dari atasan untuk kemajuan organisasi.
  7. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas.
  8. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar aturan yang berlaku.

 

C. Etika Terhadap Rekan Sejawat yaitu dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib:

  1. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat.
  2. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
  3. Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah.
  4. Menghargai adanya perbedaan pendapat antara rekan sejawat.
  5. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, dan kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah serta menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan.
  6. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

 

D. Etika Terhadap Bawahan yaitu dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib:

  1. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun.
  2. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motifasi dan mengoktimalkan kemapuan terbaiknya.
  3. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan.
  4. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, kata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi kepada rekan kerja/kolega.
  5. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan, kritik untuk kemajuan organisasi.
  6. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis).
  7. Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan meberikan sanksi atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan bawahan.

 

E. Etika Terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis yaitu dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai waib:

  1. Bersikap ramah dan sopan.
  2. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Memberikan berkas secara outentik, benar, dan lengkap kepada tim pembina/tim teknis setelah melalui tahap pemeriksaan sesuai SOP DPMTSP kabupaten Kapuas.
  4. Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis.
  5. Memberikan kesempatan kepada tim teknis sebagai mitra kerja untuk menyapaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelancaran tugas.
  6. Menghargai pendapat dari mitra kerja.
  7. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, kata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi kepada rekan kerja/kolega.

 

F. Etika Terhadap Masyarakat dan Pemohon Perizinan yaitu dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib:

  1. Adil dan tidak diskriminatif.
  2. Hormat, ramah dan tidak melecehkan.
  3. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang brlarut-larut.
  4. Tidak memberikan proses yang brbelit-belit.
  5. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat.
  6. Tidak memberikan informasi yang salah ataupun menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi.
  7. Mensosilisasikan program pelayanan perizinan secara jelas dan transparan terhadap masyarakat.
  8. Tidak memberikan janji-janji.
  9. Menjadi bagian masyarakat yang peduli.
  10. Menjaga kerahasian informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  11. Tidak menggunakan sarana danprasarana pelayanan perizinan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan megara.
  12. Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur tetap/standar oprating procedure DPMPTS Kabupaten Kapuas.
  13. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, kata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan pemohon.

 

G. Etika Terhadap Media Masa yaitu dalam bekerja dan berorganisasi setiap pegawai wajib:

  1. Memberikan informasi yang relevan dan brimbang.
  2. Memperlakukan insan pers secara wajar.
  3. Menindaklanjuti kritik-keritik yang membangun.
  4. Menjaga Kerahasiaan informasi sesuai dengan ketntuan yang berlaku.
  5. Memberikan informasi atau mensosialisasikan program pelayanan secara jelas dan trasparan kepada masyarakat.

 

BAB V

MATERI KHUSUS

Pasal 6

Selain kewajiban untuk menjujung nilai-nilai luhur, setiap pegawai tidak diperkenankan/dilarang:

A. Pertentangan Kepentingan 

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang:

  1. Bekerja untuk kepentingan pihak lain dan atau unit organisasi tanpa izin dan dalam jam kerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas.
  2. Melakukan kegiatan dan aktifitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai dinas pennaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.

 

B. Hadiah/Imbalan/Suap

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang:

  1. Menerima hadiah atau fasilitas berupa perjalanan dan atau akomodasi dari mitra kerja dan atau pihak lain yang dapat mempengarui simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menerima dan atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja dan atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 

C. Fasilitas dan Pelayanan

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang:

  • Menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan pemermintaan mitra yang menjadi bebean mitra kerja sesuai dengan ketentuan berlaku.

 

D. Penggunaan Aset

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang:

  • Menggunakan fasilitas kantor dan atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan atau golongan atau kelompok tertentu.

 

E. Kerahasiaan Informasi

Setiap pegawai dan keluarganya dilarang:

  1. Mempergunakan seluruh informasi internal dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.
  2. Menyampaikan informasi / data kepada pihak-piak tertentu tanpa izin dari kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyidikan, dan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

F. Kontribusi dan Aktifitas Politik

  • Setiap pegawai dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan / aktifitas politik.

 

G. Lain-lain

Setiap pegawai dilarang:

  1. Melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan citra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas (contoh: asusila, dan kriminal.).
  2. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dapat merusak citra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.

 

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Pasal 7

 

  1. Dalam rangka penegakan dan pengawasan implementasi kode etik perlu dibentuk tim penegak kode etik.
  2. Tim penegakan dan pengawasan kode etik sekurang-kurangnya terdiri dari : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota. 1 (satu) orang sekertaris merangkap anggota. 3 (tiga) orang anggota. Atau penegakan dan pengawasan kode etik ini dilakukan oleh tim pertimbangan pelaksanaan hukum disiplin peraturan pemerintah.
  3. Tim penegakan dan pengwasan kode etik dipilih oleh pegawai dan ditetapkan oleh kepala dinas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
  4. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku dikenakan sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa toleransi.
  5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibuat secara tertulis dan atau pernyataan baik secara tertutup atau terbuka dari pejabat yang berwenang.
  6. Dalam pengenaan sanksi moral harus disebut jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
  7. Selain pengenaan sanksi moral, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai rekomendasi tim penegakan dan pengawasan kode etik.
  8. Pengenaan sanksi silakukan setelah tim penegakan dan pengawasan kode etik melakukan pemerintahan dan klarifikasi terhadap pegawai / oknum yang diduga melakukan pelanggaran.
  9. Pegawai / oknum yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri.
  10. Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dilakukan secara musyawarah mufakat diantara anggota tim penegakan dan pengawasan kode etik.
  11. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak.
  12. Tim penegakan dan pengawasan kode etik menyampaikan keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kebupaten kapuas sebagai dasar pengenaan sanksi moral dan sanksi lainya.
  13. Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainya wajib melaporkan kepada tim penegakan dan pengawasan kode etik atau melalui kotak pengaduan yang disediakan.
  14. Mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik atau melalui kotak pengaduan yang disediakan.

 

BAB VII

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAPUAS

Pasal 8

Bagi pegawai yang melaksanakan pekerja dengan baik akan diberikan penghargaan / rewod berupa piagam dati kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kapuas.

 

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Pad saat kode etik ini berlaku, maka kode etik nomor 800/335/DPMPTSP/XI/2018 tentang kode etik pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan teradu satu pintu kabupaten kapuas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar seluruh pegawai dapat melaksanakanna.