Perizinan dan Nonperizinan

A. Sektor Pekerjaan Umum :
1. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

B. Sektor Kesehatan :
1. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
2. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
3. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
4. Surat Izin Praktik Bidan;
5. Surat Izin Praktik Perawat;
6. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
7. Surat Izin Pengobat Tradisional (Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari Asosiasi);
8. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
9. Surat Izin Kerja Perawat;
10. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
11. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
12. Surat Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;
13. Surat Izin Apotek (SIA);
14. Izin Mendirikan Klinik;
15. Izin Klinik/Balai Pengobatan;
16. Surat Izin Optikal;
17. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialis;
18. Surat Izin Rumah Bersalin;
19. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Keparmasian;
20. Izin Operasional Puskesmas;
21. Izin Operasional Rumah Sakit;
22. Surat Izin Kerja Reflaksionis Optisien (RO);
23. Surat Izin Kerja Optimetris (SIKO);
24. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ);
25. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ);
26. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
27. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
28. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);
29. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
30. Surat Izin Praktek Pisikolok Klinis (SIPPK);
31. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG); dan
32. Izin Unit Transfusi Darah.

C. Sektor Perhubungan :
1. Izin Usaha Angkutan;
2. Izin Usaha Trayek;
3. Izin Insidentil Dispensasi Truk;
4. Izin Bangunan Dermaga Sungai;
5. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota;
8. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
10. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
11. Izin pengopersian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yg melayani angkutan khusus dan angkutan umum;
12. Izin penggunaan alur dan bantaran sungai tertentu sesuai domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
13. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
14. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
15. Izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
16. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
18. Izin dermaga sungai;
19. Izin Pengerukan; dan
20. Izin Reklamasi.

D. Sektor Perdagangan dan Perindustrian
1. Tanda Daftar Industri (TDI);
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP -MB);
5. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
10. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
11. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW).

E. Sektor Tenaga Kerja
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Pemerintah/ Perusahaan; dan
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

F. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
1. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
2. Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan);
3. Izin usaha distributor obat hewan;
4. Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
5. Izin Usaha Pemotongan Ternak Unggas;
6. Izin Usaha Pemotongan Ternak Sapi;
7. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B);
8. Izin Usaha Pengolahan Perkebunan (IUP-P);
9. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
10. Izin Lokasi;
11. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB); dan
12. Rekomendasi Surat Perintah Penyaluran Bibit Kelapa Sawit (SP2BKS).

G. Sektor Perikanan
1. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH).

H. Sektor Kepariwisataan
1. TDUP Daya Tarik Wisata;
2. TDUP Kawasan Pariwisata;
3. TDUP Jasa Transportasi Wisata;
4. TDUP Jasa Perjalanan Wisata;
5. TDUP Jasa Makanan dan Minuman;
6. TDUP Penyediaan Akomodasi;
7. TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
9. TDUP Jasa Informasi Pariwisata;
10. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata;
11. TDUP Jasa Pramuwisata;
12. TDUP Wisata Tirta; dan
13. TDUP Spa.

I. Sektor Kesatuan Bangsa
1. Izin Penelitian.

J. Sektor Ketertiban
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Surat Izin Penumpukan; dan
3. Izin Reklame.

K. Sektor Penanaman Modal
1. Izin prinsip penanaman modal.

L. Sektor Lingkungan Hidup
1. Izin Lingkungan;
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3);
3. Izin Penataan dan Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
4. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit;
5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit; dan
6. Izin Kelayakan lingkungan.

M. Sektor Sosial
1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang.

N. Sektor Komunikasi dan Informatika
1. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
2. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
3. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
4. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator;
5. Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
6. Izin instalansi penangkal petir;
7. Izin instalansi Genset;
8. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
9. Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet;
10. Izin Usaha TV Kabel;
11. Izin Usaha Counter HP/Pulsa/Asesoris;
12. Izin Usaha Warung Internet;
13. Pelayanan Pos di Pedesaan;
14. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
15. Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (end to end) cakupan Kabupaten;
16. Rekomendasi pelayanan universal;
17. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik;
18. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
19. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas; dan
20. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.